Mengantisipasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

  • 29-11-2019 / 23:22 WIB
  • Kategori:Opini
Mengantisipasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Tahun 2019 akan berakhir dalam hitungan minggu. Hari raya Natal dan tahun baru sudah di depan mata dan disambut dengan suka cita.

Sayangnya, pada momen akhir tahun seringkali kita disuguhkan dengan berita-berita mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang meningkat tajam, serta tiket angkutan udara yang menampakkan taring mahalnya.

Hal ini membawa angka inflasi di akhir tahun kerap lebih tinggi dibandingkan inflasi di bulan-bulan lain. Mengapa demikian?

Bila tidak memperhitungkan kenaikan harga kelompok administered price atau barang yang harganya ditentukan oleh pemerintah, puncak Inflasi bulanan di Indonesia seringkali terjadi di dua titik, yaitu pada saat Ramadan/Hari Raya Idul Fitri serta pada periode akhir tahun/tahun baru.

Peningkatan konsumsi masyarakat di kedua periode ini sedikit banyak menjadi pendorong tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan, atau dalam teori ekonomi disebut Demand Pull Inflation.

Dari sisi demand atau sisi konsumen, tambahan pendapatan seperti bonus akhir tahun atau Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh masyarakat, biasanya dimanfaatkan untuk lebih “konsumtif” dibandingkan kebiasaan konsumsi mereka di bulan-bulan lainnya.

Sudah menjadi rutinitas hal ini terjadi menjelang dan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), baik Idul Fitri maupun Natal & tahun baru. Sementara dari sisi supply atau sisi produsen, hal ini terkadang juga diikuti dengan phsycological effect dalam menentukan harga jualnya.

Kenaikan harga pada kedua periode ini membentuk pola musiman dan berulang, sehingga disebut inflasi musiman.

 

Tren Inflasi Kota Malang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, terdapat  kecenderungan tren inflasi bulanan (month to month/ mtm) yang meningkat pada saat Natal dan tahun baru di Kota Malang. 

Rata-rata inflasi bulanan periode Desember di kota ini selama 5 (lima) tahun terakhir tercatat sebesar 1,07% (mtm) dan 4,16% (year on year/ yoy).

Berdasarkan andil terbesar dan frekuensi terbanyak, komoditas penyumbang inflasi pada bulan Desember berasal dari kelompok bahan makanan, seperti beras, telur ayam ras, dan cabai merah, serta kelompok transportasi yaitu tarif angkutan udara.

Sementara itu, di periode Januari, rata-rata inflasi kota Malang selama 5 (lima) tahun terakhir relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Desember, yaitu sebesar 0,66% (mtm) dan 4,11% (yoy). 

Kendati demikian, laju inflasi tahunan Kota Malang selama 5 tahun terakhir mencatatkan tren menurun dan saat ini telah berada di rentang sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Sampai dengan bulan Oktober 2019, realisasi infasi Kota Malang secara tahun kalender sebesar 1,41 (year to date/ ytd) atau secara tahunan mencapai 2,45% (yoy), dan secara keseluruhan hingga akhir tahun tetap berada pada rentang 3,5+1% atau sesuai target inflasi 2019.

Penurunan angka inflasi tentunya tidak lepas dari upaya Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah pengendalian harga yang dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga Inflasi pada periode musiman dapat diantisipasi dengan baik.

 

Peran TPID dalam Pengendalian Inflasi Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Berdasarkan strukturnya, TPID yang berada di wilayah kerja BI Malang (Malang Raya, Kota & Kabupaten Pasuruan, serta Kota & Kabupaten Probolinggo) diketuai oleh Walikota/Bupati, dan Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang.

Setiap menjelang liburan natal & tahun baru ataupun pada periode hari besar keagamaan yang membutuhkan antisipasi inflasi secara khusus, secara rutin TPID akan menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh pimpinan daerah.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, beberapa potensi risiko yang masih perlu diwaspadai hingga akhir Desember 2019 berasal dari komoditas volatile food seperti beras, cabai merah, daging ayam, telur ayam, serta bawang merah.

Untuk memastikan pergerakan harga harian komoditas pangan strategis, monitoring harga harian dilakukan oleh Dinas Perdagangan kota melalui aplikasi Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok), dan juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Survei Pemantauan Harga (SPH) dan Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Dari hasil pemantauan harga tersebut dapat diketahui apakah tren kenaikan harga suatu komoditas masih dalam rerata normalnya atau sudah melebihi threshold kenaikan harga yang ditetapkan sebagai batas normal.

Apabila terjadi kenaikan harga yang berlebihan, dalam jangka pendek TPID dapat mengusulkan kepada dapat mengusulkan langkah-langkah pengendalian, misalnya dengan melakukan operasi pasar, pasar murah, serta  dan bekerja sama dengan satgas pangan untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tersebut.

Untuk menjamin ketersediaan pangan pokok juga dilaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha/distributor untuk memastikan ketersediaan, serta selanjutnya menyusun langkah-langkah pengendalian dalam jangka panjang.

Untuk komoditas beras, TPID juga dapat berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar secara cermat, tepat waktu dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan good governance.

Dari sisi permintaan, Bank Indonesia Malang bersama dengan TPID juga akan melakukan komunikasi/imbauan kepada masyarakat dengan pesan belanja bijak misal melalui iklan di media massa termasuk koordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang dapat membantu TPID dalam mengarahkan ekspektasi masyarakat.

Kedepannya, sebagaimana hasil Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden pada pertengahan tahun 2019 yang lalu  di Jakarta, TPID diharapkan dapat mendorong implementasi penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.

Selain itu, TPID diharapkan tetap memperkuat strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Dengan adanya strategi 4K, serta sinergitas yang baik antara TPID dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), diharapkan inflasi mampu dikendalikan dalam tingkat rendah sebaimana 3 tahun terakhir, yakni sekitar 3,5 ± 1 persen. (*/Malangpostonline.com)

  • Editor : oci
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ist
  • Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU